Feeds:
Pos
Komentar

Contoh Perhitungan Penentuan Kelulusan SMA 2011

Penentuan Kelulusan UN SMA 2011 yaitu:
• Peserta didik dinyatakan lulus UN apabila nilai rata-rata dari semua nilai akhir (NA) mencapai paling rendah 5,5 dan nilai setiap mata pelajaran paling rendah 4,0
• NA diperoleh dari nilai gabungan antara nilai Sekolah dari mata pelajaran yang diujinasionalkan dan nilai UN, dengan pembobotan 40% nilai Sekolah yang diujinasionalkan dan 60% nilai UN.
• Nilai Sekolah untuk SMA diperoleh dari gabungan antara nilai US dan nilai rata-rata rapor semester 3, 4 dan 5 dengan pembobotan 60% untuk nilai US dan 40% untuk nilai rata-rata rapor.

Berikut ini contoh perhitungan penentuan kelulusan UN tahun 2011 untuk SMA:

A. Contoh Siswa Lulus UN

NO.

PELAJARAN

NILAI RAPOR

Rata2 Nilai Rata2 Nilai Rata2

KET

SMT. 3

SMT. 4

SMT.5

SMT

US

NS *)

UN

NA **)

1. Bhs. Indonesia 7,0 7,0 7,0 7,0 8,0 7,6 7,0 7,2 Lulus
2. Bhs. Inggris 7,0 7,0 7,0 7,0 7,5 7,3 4,0 5,3 Lulus
3. Matematika 7,0 7,0 7,0 7,0 7,5 7,3 3,0 4,7 Lulus
4. MP Jurusan 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 3,0 4,6 Lulus
NA (Nilai Akhir) 5,5 Lulus

*)    Gabungan dari 40% Nilai Rata-rata Rapor dan 60% Nilau Ujian Sekolah
**)    Gabungan dari 40% Rata-rata NS dan 60% Nilai UN

MP Jurusan  IPS         = Ekonomi, Sosiologi, Geografi

MP Jurusan  IPA       = Fisika,Kimia, Biologi

MP Jurusan Bahasa =  Antropologi, Sastra Indonesia, Bahasa Asing

B. Contoh Siswa Tidak Lulus UN

NO.

PELAJARAN

NILAI RAPOR Rata2 Nilai Rata2 Nilai Rata2 KET

SMT. 3

SMT. 4

SMT.5

SMT

US

NS *)

UN

NA **)

1. Bhs. Indonesia 7,0 7,0 7,0 7,0 8,0 7,6 6,0 6,6 Lulus
2. Bhs. Inggris 7,0 7,0 7,0 7,0 7,5 7,3 4,0 5,3 Lulus
3. Matematika 7,0 7,0 7,0 7,0 7,5 7,3 3,0 4,7 Lulus
4. MP Jurusan 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 3,0 4,6 Lulus
NA (Nilai Akhir) 5,3 Tdk Lulus

*)    Gabungan dari 40% Nilai Rata-rata Rapor dan 60% Nilau Ujian Sekolah
**)    Gabungan dari 40% Rata-rata NS dan 60% Nilai UN

KRITERIA KELULUSAN SMA 2011


KELULUSAN UJIAN NASIONAL

1. Peserta didik dinyatakan lulus US SMA apabila peserta didik telah memenuhi kriteria
kelulusan yang ditetapkan oleh satuan pendidikan berdasarkan perolehan Nilai Sekolah.

2. Nilai Sekolah sebagaimana dimaksud pada nomor 1 diperoleh dari gabungan antara nilai
US dan nilai rata-rata rapor semester 3, 4, dan 5 untuk SMA dengan pembobotan 60%
untuk nilai US dan 40% untuk nilai rata-rata rapor.

3. Kelulusan peserta didik dari UN ditentukan berdasarkan NA.

4. NA sebagaimana dimaksud pada butir nomor 3 diperoleh dari gabungan Nilai Sekolah
dari mata pelajaran yang diujinasionalkan dengan Nilai UN, dengan pembobotan
40% untuk Nilai Sekolah dari mata pelajaran yang diujinasionalkan dan 60% untuk Nilai UN.

5. Skala yang digunakan pada nilai Sekolah, nilai rapor dan nilai akhir adalah nol sampai
sepuluh.

6. Pembulatan nilai gabungan nilai Sekolh dan nilai rapor dinyatakan dalam bentuk dua
decimal, apabila decimal ketiga ≥ 5 maka dibulatkan ke atas.

7.  Pembulatan nilai akhir dinyatakan dalam bentuk satu decimal, apabila decimal kedua
≥ 5 maka dibulatkan ke atas.

8. Peserta didik dinyatakan lulus UN apabila nilai rata-rata dari semua NA sebagaimana
dimaksud pada butir nomor 4 mencapai paling rendah 5,5 (lima koma lima) dan nilai
setiap mata pelajaran paling rendah 4,0 (empat koma nol).

10.Kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan ditetapkan oleh setiap satuan
pendidikan melalui rapat dewan guru berdasarkan kriteria kelulusan tsb.

buat anak tengsaw:  Belajar yaa bro… OK !

KELULUSAN DARI SATUAN PENDIDIKAN

Kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan ditentukan oleh satuan pendidikan
berdasarkan rapat Dewan Guru dengan menggunakan kriteria sebagai berikut:

1. menyelesaikan seluruh program pembelajaran;
2. memperoleh nilai minimal baik pada penilaian akhir untuk seluruh mata pelajaran
kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, kelompok mata pelajaran
kewarganegaraan dan kepribadian, kelompok mata pelajaran estetika, dan kelompok
mata pelajaran jasmani, olah raga, dan kesehatan ;
3. lulus ujian sekolah untuk kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan
teknologi; dan
4. lulus Ujian Nasional


Jadwal Ujian Nasional SMA 2011



Peraturan Baru 2010 Disiplin PNS

Depok, Jan 2011

Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil berdasarkan PP No 30 Th 1980 telah dicabut/dinyatakan tidak berlaku dengan terbitnya PP No 53 Th 2010 yang berlaku mulai 6 Juni 2010.

Aturan yang penting untuk dipahami adalah kewajiban dan sanksi yang diterima atas pelanggaran. Salah satu jenis pelanggaran mengenai disiplin kerja “bolos” tidak masuk kerja dijelaskan bahwa yang dimaksud jumlah hari bolos kerja adalah akumulasi satu tahun.

Selain itu, bolos dalam hitungan jam juga dapat dikenakan sanksi. PNS wajib untuk  “masuk  kerja  dan menaati  ketentuan  jam  kerja”  yakni  wajib datang, melaksanakan  tugas,  dan  pulang  sesuai  ketentuan jam kerja serta tidak berada di tempat umum bukan karena dinas.  Keterlambatan masuk kerja dan/atau pulang cepat dihitung secara  kumulatif  dan  dikonversi  7 ½  (tujuh  setengah)  jam sama dengan 1 (satu) hari tidak masuk kerja.)

Sanksi pelanggaran masuk kerja secara ringkas sebagai berikut:

Lama bolos Kerja Kategori Pelanggaran dan Sanksi
5 hari6 – 10 hari 

11 – 15 hari

16 – 20 hari

21 – 25 hari

26 – 30 hari

31 – 35 hari

41 – 45 hari

> 45 hari

RinganRingan 

Ringan

Sedang

Sedang

Sedang

Berat

Berat

Berat

Teguran lisanTeguran tertulis 

Pernyataan tidak puas secara tertulis

Penundaan gaji berkala 1 tahun

Penundaan kenaikan pengkat 1 tahun

Penurunan pangkat satu tingkat selama 1 tahun

Penurunan pangkat satu tingkat selama 3 tahun

Pembebasan dari jabatan

Pemberhentian sebagai PNS

Berikut kutipan sebagain isi PP 53/2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

Kewajiban(Pasal 3 ada 17 kewajiban), antara lian:

(angka yang menyatakan ayat berikut ini sesuai nomor angka dalam PP)

1.  mengucapkan sumpah/janji PNS;

2.  mengucapkan sumpah/janji jabatan;

3.  setia  dan  taat  sepenuhnya  kepada  Pancasila, Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik Indonesia Tahun  1945, Negara Kesatuan Republik  Indonesia, dan Pemerintah;

4.  menaati  segala  ketentuan  peraturan  perundang-undangan;

11.  masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja;

Larangan PNS (Pasal 4) antra lain:

1.  menyalahgunakan wewenang;

2.  menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi  dan/atau  orang  lain  dengan menggunakan kewenangan orang lain;

3.  tanpa izin Pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk  negara  lain  dan/atau  lembaga  atau organisasi internasional;

9.  bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya;

15.  memberikan  dukungan  kepada  calon  Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan cara:

a.  terlibat  dalam  kegiatan  kampanye  untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;

b.  menggunakan  fasilitas  yang  terkait  dengan jabatan dalam kegiatan kampanye;

c.  membuat  keputusan  dan/atau  tindakan  yang menguntungkan  atau  merugikan  salah  satu pasangan  calon  selama  masa  kampanye; dan/atau

d.  mengadakan  kegiatan  yang  mengarah  kepada keberpihakan  terhadap  pasangan  calon  yang menjadi  peserta  pemilu  sebelum,  selama,  dan sesudah masa  kampanye meliputi  pertemuan, ajakan,  himbauan,  seruan,  atau  pemberian barang  kepada  PNS  dalam  lingkungan  unit kerjanya,anggota keluarga, dan masyarakat.

Tingkat dan Jenis Hukuman Disiplin (Pasal 7)

Jenis  hukuman  disiplin  ringan

a.  teguran lisan;

b.  teguran tertulis; dan

c.  pernyataan tidak puas secara tertulis.

Jenis  hukuman  disiplin  sedang

a.  penundaan  kenaikan  gaji  berkala  selama  1 (satu) tahun;

b.  penundaan  kenaikan  pangkat  selama  1  (satu) tahun; dan

c.  penurunan  pangkat  setingkat  lebih  rendah selama 1 (satu) tahun.

Jenis  hukuman  disiplin  berat

a.  penurunan  pangkat  setingkat  lebih  rendah selama 3 (tiga) tahun;

b.  pemindahan dalam  rangka penurunan  jabatan setingkat lebih rendah;

c.  pembebasan dari jabatan;

d.  pemberhentian  dengan  hormat  tidak  atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan

e.  pemberhentian  tidak  dengan  hormat  sebagai PNS.

Download PP No. 53 Th.2010


Inpassing

  1. Persyaratan
    Penetapan jabatan fungsional Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil dan angka kreditnya, bukan sebatas untuk memberikan tunjangan profesi bagi mereka, namun lebih jauh adalah untuk menetapkan kesetaraan jabatan, pangkat/golongan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku sekailgus demi tertib administrasi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil. Atas dasar itu, Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil yang dapat ditetapkan Jabatan Fungsional dan Angka Kreditnya adalah:

    1. Guru tetap yang mengajar pada satuan  pendidikan, TK/TKLB/RA/BA atau yang sederajat; SD/SDLB/MI atau yang sederajat; SMP/SMPLB/MTs atau yang sederajat; dan SMA/SMK/SMALB/MA/MAK atau yang sederajat, yang telah memiliki izin operasional dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau Dinas Pendidikan Provinsi setempat. Guru dimaksud adalah guru yang diangkat oleh pemerintah, pemerintah daerah dan yayasan/masyarakat penyelenggara pendidikan.
    2. Kualifikasi akademik minimal S-1/D-IV
    3. Masa kerja sebagai guru sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun berturut-turut pada satmingkal yang sama.
    4. Usia setinggi-tingginya 59 tahun pada saat diusulkan.
    5. Telah memiliki NUPTK yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Departemen Pendidikan Nasional.
    6. Melampirkan syarat-syarat administratif :
      1. Salinan/fotokopi sah surat keputusan tentang  pengangkatan atau penugasan  sebagai guru tetap yang ditandatangani oleh yayasan/penyelenggara  satuan pendidikan yang mempunyai izin operasional tempat satuan administrasi  pangkal (satmingkal)  guru yang bersangkutan.
      2. Salinan atau fotokopi ijazah terakhir yang disahkan oleh pejabat yang  berwenang sesuai ketentuan yang berlaku (Perguruan Tinggi/Lembaga Pendidik   dan Tenaga Kependidikan yang menerbitkan ijasah dimaksud).
      3. Surat keterangan asli dari kepala sekolah/madrasah bahwa yang bersangkutan   melakukan kegiatan proses pembelajaran/pembimbingan pada satmingkal guru  yang bersangkutan.
  2. Prosedur Pengusulan
    Prosedur pengusulan Inpassing Jabatan Fungsional Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil dan Angka Kreditnya adalah sebagai berikut:

    1. Kepala sekolah/madrasah jenjang TK/RA/BA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA/MAK atau yang sederajat, meneliti kelengkapan administratif dan keabsahan bukti fisik yang diusulkan oleh Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil dan atas persetujuan yayasan/penyelenggara pendidikan, dan mengusulkannya ke Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, dengan menggunakan Format 1 (Lampiran 1).
    2. Kepala sekolah/madrasah jenjang TKLB, SDLB, SMPLB, dan SMALB atau yang sederajat meneliti kelengkapan administratif dan keabsahan bukti fisik yang diusulkan oleh Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil atas persetujuan yayasan/penyelenggara pendidikan, dan mengusulkannya ke Dinas Pendidikan Provinsi, dengan menggunakan Format 1 (Lampiran 1).
    3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota meneliti kelengkapan administratif dan keabsahan bukti fisik yang diusulkan oleh kepala sekolah seperti tersebut pada butir 1 (satu) dan mengusulkannya kepada Menteri Pendidikan Nasional melalui Direktur Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan u.b. Direktur Profesi Pendidik dengan menggunakan Format 2 (Lampiran 2).
    4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi meneliti kelengkapan administratif dan keabsahan bukti fisik yang diusulkan oleh kepala sekolah seperti tersebut pada butir 2 (dua) dan mengusulkannya kepada Menteri Pendidikan Nasional melalui Direktur Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan u.b. Direktur Profesi Pendidik dengan menggunakan Format 2 (Lampiran 2).
    5. Direktorat Profesi Pendidik meneliti dan menilai kelengkapan administrasi dan keabsahan bukti fisik yang diusulkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan/atau Dinas Pendidikan Provinsi. Selanjutnya Direktorat Profesi berdasarkan hasil penilaian mengusulkan ke Menteri Pendidikan Nasional melalui Kepala Biro Kepegawaian untuk ditetapkan Jabatan Fungsional Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil dan Angka Kreditnya, dengan menggunakan Format 3 (Lampiran 3).
    6. Kepala Biro Kepegawaian meneliti hasil penilaian kelengkapan administrasi dan keabsahan bukti fisik usulan penetapan inpassing dari Direktur Profesi Pendidik untuk ditetapkan Inpassing Jabatan Fungsional Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil dan Angka Kreditnya, dengan menggunakan Format 4 (Lampiran 4).
3. Alamat Pengiriman

Ditjen PMPTK

U,p. Direktur Profesi Pendidik
Kompleks Depdiknas Gd. D Lt. 14
Jalan Pintu 1 Senayan Jakarta Pusat
Tlp/fax: 021-57974124/57974126

Buku Panduan Proses Inpassing Bagi Guru Honor, Guru Swasta Dan PNS

Bagi teman-teman guru honor, guru swasta maupun guru yang sudah PNS yang ingin mengetahui proses inpassing, silahkan download buku panduan inpassing . Masih banyak teman-teman guru yang rancu dengan pengertian inpassing. Sebenarnya pengertian inpassing secara sederhana adalah proses penyetaraan gaji pokok bagi guru Non PNS yang sudah lulus sertifikasi. Karena guru yang sudah lulus sertifikasi berhak mendapat tunjangan profesi yang besarnya sama dengan gaji pokok terakhir guru tersebut. Untuk lebih detailnya silahkan baca kelanjutan ulasan tentang inpassing dan sertifikasi bagi guru non PNS.

Menjadi PNS merupakan impian bagi hampir semua guru. Dan dalam upaya pemerintah memajukan kualitas masyarakat Indonesia, pemerintah berupaya meningkatkan kualitas guru salah satunya melalui revitalisasi kinerja guru dengan meningkatkan kualifikasi sesorang yang ingin menggeluti profesi sebagai guru. Seorang guru harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai tenaga pengajar. Hal ini merupakan implementasi dari Undang-undang no 14 Tahun 2005, jika ingin membacanya silahkan . Dan juga merupakan implementasi dari Peraturan pemerintah No 19 Tahun 2005, jika ingin membacanya juga silahkan .

Kualifikasi akademik dan kompetensi guru sebagai agen pembelajaran diantaranya guru minimal harus berijasah S-1 atau D-IV, dan guru juga harus memenuhi tuntutan profesionalisme melalui jalur sertifikasi.

Sertifikasi profesionalisme guru memiliki beberapa tujuan diantaranya :

  • Menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran
  • Meningkatkan profesionalisme guru
  • Meningkatkan proses dan hasil pendidikan
  • Mempercepat terwujudnya tujuan pendidikan nasional
  • Meningkatkan kesejahteraan guru
Guru yang lulus sertifikasi dinyatakan sebagai guru yang profesional dan guru tersebut berhak untuk mendapatkan penghargaan berupa tunjangan profesi yang senilai dengan gaji pokok terakhir guru tersebut sesuai dengan kepangkatannya. Bagi guru PNS tentunya peraturan ini sudah jelas karena guru PNS memiliki gaji pokok yang jelas, tetapi bagi guru Non PNS hal ini menjadi masalah karena gaji pokok guru Non-PNS bervariasi. Untuk itu ada penyetaraan gaji pokok guru NON PNS yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 47 Tahun 2007 tentang inpassing dan jabatan fungsional guru, bagi yang ingin membacanya silahkan .

Sertifikasi berlaku bagi semua guru, baik guru honor/guru swasta (guru non PNS) maupun guru yang sudah PNS yang memenuhi kriteria seperti yang tertulis dalam Peraturan Menteri No 18 Tahun 2007 tentang sertifikasi. Kalau mau membacanya silahkan .

Demikian ulasan sederhana dari saya tentang inpassing dan sertifikasi, semoga dapat membantu anda dalam memahami pengertian inpassing, proses inpassing, pengertian sertifikasi dan proses sertifikasi.


Persiapan Ujian Nasional 2010/2011 dengan latihan soal

- Try Out Soal Sosiologi UN 2010/2011

- Try Out Soal Geografi UN 2010/2011

- Try Out Soal Ekonomi UN 2010/2011

- Try Out Soal Fisika UN 2010/2011

- Try Out Soal Kimia UN 2010/2011

- Try Out Soal Biologi UN 2010/2011

- Try Out Soal Matematika IPA  UN 2010/2011

- Try Out Soal Matematika IPS 2010/2011

- Try Out Soal Bahasa Inggris 2010/2011

- Try Out Soal Bahasa Indonesia UN 2010/2011

TRANSPARANSI DANA BOS


TRANSPARANSI DANA BOS

Buku Panduan BOS secara jelas dan lengkap mengatur bagaimana mengelola dana BOS mulai dari komponen yang boleh dan tidak boleh dibiayai dengan dana BOS, manajemen pengelola, perencanaan dan pelaporan, juga mengatur tanggung jawab pemerintah pusat, pemerintah daerah, samapai dengan tanggung jawab sekolah.

Pada Bab III Organisasi Pelaksana, tugas tanggung jawab sekolah disebutkan antara lain (hlm. 15) :

v Mengelola dana BOS secara bertanggung jawab dan transparan.

v Mengumumkan daftar komponen yang boleh dan yang tidak boleh dibiayai oleh dana BOS serta penggunaan dana BOS di sekolah menurut komponen dan besar dananya di papan pengumuman sekolah.

v Mengumumkan besar dana yang diterima dan dikelola oleh sekolah dan rencana penggunaan dana BOS (BOS-11A dan BOS-K1) di papan pengumuman sekolah yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah, Bendahara dan Ketua Komite Sekolah.

v Membuat laporan bulanan pengeluaran dana BOS dan barang-barang yang dibeli oleh sekolah (BOS-11B dan BOS-K2) yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah, Bendahara dan Ketua Komite Sekolah.

Mengumumkan laporan bulanan pengeluaran dana BOS dan barang-barang yang dibeli oleh sekolah (BOS-11B dan BOS-K2) tersebut di atas di papan pengumuman setiap 3 bulan.

Nah, dengan keterangan di atas, apakah guru boleh mengetahui pengelolaan dana BOS? Sudah jelas kan, bukan hanya guru saja yang boleh tahu, tapi siapa pun boleh.

Sebaiknya setiap guru mengetahui petunjuk pengelolaan dana BOS. Untuk itu, silakan download (gratis) buku yang tersedia pada tulisan ini.

Panduan BOS 2009 :

http://www.ziddu.com/download/3699969/PanduanBOS2009.pdf.html

Pedoman BOS 2009 :

http://www.ziddu.com/download/3699968/Pedoman_BOS_2009.pdf.html

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.